PC PMII Temanggung berkoalisi dengan Senat Mahasiswa INISNU Temanggung suarakan keresahan isu nasional perihal Revisi UU TNI lewat audiensi dengan DPRD Temanggung bertepatan pada Rabu, 26 Maret 2025 di Ruang Sindoro DPRD Temanggung. Mereka ditemui oleh Sekertaris Dewan Bapak Agus Munadi, S.Sos., M.Si. dan ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum Bapak Drs. Andoyo beserta seluruh jajaran Komisi A.
"Disahkannya Revisi UU TNI akan berdampak tidak hanya dalam proses demokrasi saja, melainkan akan muncul dampak lebih besar yakni munculnya otoritarianisme yang baru."
Kilas balik sejarah mencatat bahwa kekuasaan militer di masa lalu merampas hak-hak politik rakyat, supremasi sipil, pembungkaman terhadap kritik hingga masalah yang lebih besar yakni pelanggaran HAM berat.
"Kajian yang dilakukan PC PMII Temanggung menghasilkan beberapa poin yang bermasalah." Tegas Muhammad Lutfi selaku Ketua Umum PC PMII Temanggung yang kemudian disambungkan pemaparan kajian.
Merespon hal tersebut jajaran angota dewan mengapresiasi audiensi ini dan menegaskan bahwa mereka tidak punya kuasa untuk membatalkan atau menolak keputusan dari pusat, tapi mereka bisa membantu menjembatani suara rakyat dan suara mahasiswa.
Tindak lanjut dari audiensi ini menyepakati bahwa DPRD Temanggung harus mengirimkan surat tuntutan dari Senat Mahasiswa INISNU dan PC PMII Temanggung kepada DPR RI "Ada empat poin tuntutan yang kami bawa, entah itu dari Senat atau dari PMII. Poin pertama dan kedua hampir sama, menolak RUU TNI dengan penambahan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang dan menolak segala bentuk kebijakan yang memicu potensi dwifungsi TNI, poin yang ketiga memohon untuk diadakannya uji publik RUU ini secara inklusif, demokratis, dan dengan transparansi, dan yang terkahir mendesak pemerintah untuk meninjau ulang posisi pemerintahan yang saat ini diduduki oleh prajurit TNI aktif. Dua point terakhir merupakan konteks yang berbeda." Tegas Kurnia Laili Khamida ketua Senat Mahasiswa INISNU Temanggung 2024/2025.
Hasil Audiensi kemudian dikirimkan kepada DPR RI pada hari yang sama selepas audiensi berakhir. Dengan ini diharapkan suara penolakan terhadap Revisi UU TNI dapat didengar.
0 Komentar